Langkat – MEDIABAHRI.com | Polemik perbaikan jalan di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, kembali mencuat ke permukaan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi D DPRD Langkat pada Senin (14/4/2025), terungkap bahwa salah satu akar persoalan lambatnya perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut adalah rendahnya kepatuhan warga terhadap pembayaran retribusi dan pajak.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat, H. Khairul Azmi SSTP. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan telah mengusulkan anggaran untuk perbaikan jalan di Desa Pangkalan Siata.
“Pada tahun 2025 ini, melalui P-APBD, telah diusulkan anggaran pengerasan jalan sepanjang 500 meter dengan pagu Rp500 juta dan pembangunan jembatan sebesar Rp400 juta,” jelas Khairul Azmi.
Menanggapi permintaan agar pengawasan proyek melibatkan masyarakat, Khairul mempersilakan warga untuk ikut terlibat secara langsung.
“Jadi, sebenarnya tidak perlu terus menerus ribut soal jalan. Selama warga dan pengusaha taat pajak, kami bisa mengalokasikan anggaran lebih baik. Permasalahan jalan bukan hanya di Pangkalan Siata, tetapi hampir di seluruh desa. Sedangkan anggaran kita terbatas,” ujarnya.
Khairul juga memaparkan bahwa pihaknya hanya memiliki anggaran ratusan miliar untuk memperbaiki jalan rusak berat sepanjang 574,85 kilometer di seluruh Kabupaten Langkat.
"Apakah anggaran segitu cukup untuk membenahi seluruh jalan rusak? Mari kita pikirkan bersama," tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Langkat, Siti Nurhayati, mengungkapkan bahwa dana Pokok Pikiran (Pokir) dewan juga tidak cukup untuk mengatasi seluruh kebutuhan infrastruktur di daerah pedalaman.
“Bahkan bantuan CSR dari PT. Karimun yang katanya rutin diberikan ke desa, tidak jelas pelaporannya. Saat kami coba konfirmasi ke kepala desa, tidak pernah ada jawaban yang jelas. Padahal niat kami hanya ingin data yang sinkron,” tegas Siti.
Pernyataan Sekretaris Desa Pangkalan Siata yang meminta keterlibatan Pemkab dan perusahaan dalam pembangunan lorong-lorong ke rumah warga juga langsung dikritisi oleh dewan.
“Kalau semua dibebankan ke dinas, lalu Dana Desa digunakan untuk apa? Desa ini sebenarnya makmur. Tapi kenapa Dana Desa tak dimanfaatkan untuk infrastruktur?” ujar Siti dengan nada geram.
RDP tersebut menyoroti perlunya sinergi antara warga, pemerintah desa, kabupaten, dan pihak swasta untuk bersama-sama menyelesaikan masalah infrastruktur. Namun, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat desa menjadi sorotan utama yang tak bisa diabaikan.
(Laporan: Rudy Hartono | Editor: Tim Redaksi)
