Binjai – Mediabahri.com | Bau busuk skandal dana komite di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai kembali tercium tajam. Kasus yang sempat menyeret Kepala Madrasah menjadi narapidana pada 2020–2022 ini kini memasuki babak baru yang lebih memalukan. Jelang tahun ajaran baru, gaduh dan intrik kembali mengguncang internal sekolah.
Sejumlah pengurus komite memilih mundur secara mengejutkan, diduga akibat tekanan oknum guru yang ngotot menuntut pencairan dana hasil persidangan. Manuver ini memantik kemarahan para wali murid yang menilai ada kejanggalan serius dalam pengelolaan dana publik tersebut.
Lebih menghebohkan lagi, nama Sudianto — mantan Ketua Komite yang pernah terlibat skandal dana — secara diam-diam diangkat menjadi Bendahara. Padahal, dalam struktur resmi, namanya sama sekali tidak tercantum.
"Bagaimana bisa seseorang yang tidak masuk struktur malah pegang uang kami lagi? Ini penghinaan terhadap kepercayaan orang tua siswa!" ujar salah seorang wali murid dengan nada geram.
Kemarahan kian memuncak setelah beredar video seorang guru yang dengan enteng menyebut dana tersebut sebagai “titipan” guru-guru, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Narasi ini dianggap menyesatkan, sebab jelas-jelas dana tersebut berasal dari iuran para orang tua, bukan dari kantong pribadi guru.
Tak berhenti di situ, berhembus kabar adanya "skenario kotor" untuk mengalihkan dana itu kembali ke tangan para guru yang sebelumnya diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan. Sebuah surat pernyataan mencurigakan bahkan sempat beredar di kalangan terbatas, memperkuat dugaan adanya rekayasa terstruktur.
Desakan untuk bersih-bersih total di tubuh komite kini menguat. Para wali murid menuntut agar Sudianto segera disingkirkan dari posisi strategis yang mengelola dana, sebelum masalah makin membesar.
"Kami tidak ingin uang kami dikelola oleh orang yang pernah tersangkut kasus. Ini tentang masa depan anak-anak kami, jangan main-main!" tegas salah seorang perwakilan wali siswa.
Ironisnya, Plt Kepala MAN Binjai, Abdullah Salamuddin, S.Pd., MM, justru membenarkan penunjukan Sudianto, berdalih bahwa ia adalah “tokoh masyarakat yang masih layak dipercaya.” Pernyataan itu malah menyulut kemarahan yang lebih luas.
Tak kalah panas, isu liar menyebutkan bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kota Binjai, yang sebelumnya menolak pengembalian dana ke guru, kini justru disebut-sebut telah memberi lampu hijau. Saat dihubungi via WhatsApp untuk konfirmasi, hingga berita ini diturunkan, Kakan Kemenag belum memberikan jawaban.
Kondisi ini membuat dunia pendidikan di Binjai kembali tercoreng. Jika tidak ada langkah tegas dan transparan dari pihak terkait, kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan bisa ambruk tak bersisa.
Publik menunggu: Berani bersih atau makin busuk?
(Red)
