Subulussalam - MEDIABAHRI.com | Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, kembali dihebohkan dengan dugaan skandal korupsi dana desa. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada program pelatihan yang digelar di Medan, Sumatera Utara, yang disebut-sebut sebagai "program titipan" dan telah menghabiskan anggaran hingga Rp 2,4 miliar.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Subulussalam (AMPES), Lembaga Pemberantasan Tipikor (LP Tipikor), LSM CAPA, LSM Aliansi Peduli Indonesia (API), LSM Suara Putra Aceh, serta beberapa lembaga lainnya, mengecam keras program tersebut yang dinilai tidak efektif dan merugikan keuangan negara.
Kejanggalan mencuat dari daftar peserta pelatihan yang tidak relevan dengan bidang yang dilatihkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa peserta bukan berasal dari latar belakang pertukangan atau kelistrikan, bahkan ditemukan adanya wartawan yang turut serta. Hal ini memicu kecurigaan adanya penyimpangan dan penyelewengan anggaran.
Diduga kuat, program ini melibatkan peran aktif dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kota Subulussalam, serta aparat penegak hukum (APH) setempat. Program tersebut dilaporkan mencakup 82 desa dengan anggaran sekitar Rp 77 juta per desa, tanpa melalui proses musyawarah desa (Musrenbang).
Adi Subandi, Ketua LSM Aliansi Peduli Indonesia Kota Subulussalam, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan menyelidiki kasus ini. Ia menyebut program pelatihan tersebut sebagai "program siluman" karena tidak pernah dibahas dalam forum resmi desa.
Sementara itu, Drs. Hawari selaku Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Desa Kota Subulussalam membenarkan bahwa program pelatihan tersebut tidak pernah masuk dalam agenda rapat dusun maupun rapat desa. Ia menegaskan bahwa tugas pendamping desa hanya sebatas memfasilitasi musyawarah kampung, dan menyatakan bahwa keabsahan APBDes adalah tanggung jawab pemerintah desa dan pemerintah kota.
Skandal ini dinilai sangat merugikan dan bertolak belakang dengan visi pemerintah untuk mewujudkan “Kota Subulussalam Mandiri Berkelanjutan”. Oleh karena itu, sejumlah pihak mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh dan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.
(Redaksi | MEDIABAHRI.com)
