Jakarta – MEDIABAHRI.com | Tim kuasa hukum Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), memberikan tanggapan keras terhadap pihak-pihak yang terus menggulirkan isu terkait keaslian ijazah Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dalam konferensi pers yang digelar di Senayan Golf Club, Jakarta, pada Senin (14/4), kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menegaskan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli Presiden kepada publik, kecuali atas permintaan pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum.
"Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi," ujar Yakup. "Kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," lanjutnya.
Yakup menambahkan, keputusan tersebut diambil untuk mencegah terbentuknya preseden buruk di masa depan. Ia menyebut polemik yang berkembang saat ini berpotensi dijadikan alat untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Presiden.
"Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan preseden yang sangat-sangat buruk," tegas Yakup.
Senada dengan Yakup, anggota tim kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana, menyatakan bahwa ijazah Jokowi telah melalui proses verifikasi oleh sejumlah pihak yang memiliki otoritas, mulai dari pihak UGM, KPUD, hingga KPU Pusat.
"Sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten dan berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk Bapak sendiri," ujar Firmanto.
Lebih lanjut, tim hukum menyatakan sedang mengkaji kemungkinan untuk menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terus menyebarkan tudingan dan narasi negatif yang dianggap mencemarkan nama baik Presiden.
"Maka bersama dengan ini kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," tutup Firmanto.
Dengan pernyataan ini, tim kuasa hukum berharap publik tidak lagi mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden Jokowi, mengingat sudah ada klarifikasi dari lembaga-lembaga resmi yang berwenang. (Red)
