Binjai –Mediabahri.com | Isu pungutan liar (pungli) dalam pencairan tambahan penghasilan (tamsil) dan sertifikasi guru kembali mencuat di Kota Binjai. Dugaan pungli yang sempat mengundang protes para guru, kini diperparah dengan kabar adanya penahanan pencairan tamsil oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Binjai.
Kabar Isu Pungli dan Dugaan Penahanan Pencairan
Isu pungli tersebut mulai mencuat saat keluhan guru terkait pencairan tamsil dan sertifikasi guru semakin banyak terdengar. Sejumlah guru menuding adanya praktik pungutan dalam bentuk biaya administrasi dan uang pengganti letih atas proses penginputan berkas. Bahkan, salah satu keluhan menyebut bahwa pungli tersebut dilakukan secara “seikhlasnya”. Dugaan bahwa Disdik Binjai menahan pencairan tamsil juga muncul, terutama setelah diketahui bahwa pencairan tamsil yang seharusnya dilakukan empat kali dalam setahun baru terealisasi dua kali pada tahun 2024.
Rapat Dengar Pendapat DPRD Binjai
Masalah ini juga telah diangkat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Binjai yang digelar pada Jum'at (21/3/2025) lalu. Dalam rapat tersebut, Disdik Binjai dengan tegas membantah adanya pungli yang selama ini dikeluhkan oleh para guru. Pihak Disdik menjelaskan bahwa biaya yang dikenakan adalah untuk menutupi proses administrasi, termasuk penginputan data pokok pendidikan, pembaruan data kepegawaian, verifikasi data, validasi, penertiban SKTP, hingga rekomendasi bayar.
Meski begitu, anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, mengkritik keras sikap Disdik yang diduga “merajuk” dengan menahan pencairan tamsil guru. “Kita sangat menyayangkan jika hal itu terjadi. Kita mendorong agar dinas pendidikan cepat mengerjakan berbagai tahapan proses administrasi, agar pencairannya dapat cepat dilakukan,” ujarnya pada Senin (7/4/2025).
Proses Administrasi yang Panjang dan Kritik terhadap Tarif
Ronggur Simorangkir menambahkan bahwa meskipun proses administrasi memang harus dilalui secara menyeluruh, penetapan tarif untuk biaya administrasi seharusnya tidak memberatkan para guru. "Jangan pasang tarif ke guru atau pakai istilah uang capek. Sudah ada petugas yang digaji kerjanya untuk itu dinas," tegasnya. Informasi juga terkuak bahwa Disdik Binjai berencana merekrut tenaga administrasi tambahan dari Deliserdang untuk mempercepat proses penyiapan berkas-berkas pencairan tamsil, kabar yang disayangkan oleh Komisi C DPRD karena dianggap mengesampingkan potensi sumber daya manusia lokal.
Keadaan Terkini dan Harapan Guru
Hingga memasuki bulan April 2025, pencairan tamsil belum menunjukkan adanya kemajuan. Keadaan ini menimbulkan dugaan bahwa Disdik Binjai sengaja menahan pencairan tamsil kepada para guru. Sementara itu, pihak guru berharap agar permasalahan administratif dapat segera diselesaikan dan pencairan tamsil kembali berjalan sesuai jadwal empat kali setahun.
Kota Binjai kini menyaksikan bagaimana isu pungli dan penahanan pencairan tamsil ini akan diselesaikan, dengan harapan agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pendidikan dapat terwujud demi kesejahteraan para pendidik. (Red)
